Tarian Erotis Marak di Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Cirebon

Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Cirebon, Jawa Barat, diduga melanggar aturan Dinas Pariwisata setempat. Tempat-tempat hiburan tersebut kerap menyajikan tarian erotis. Para pengelola tempat hiburan malam itu diduga nekat menerabas segala peraturan karena ketatnya persaingan antar tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam itu salah satunya sebuah karaoke di kawasan Cirebon Super Block, Jl Cipto Kota cirebon.

Menurut salah seorang pengunjung, di tempat tersebut pada malam tertentu selalu menampilkan tarian erotis oleh sejumlah wanita belia. Tempat karaoke hanya sebagai kedok belaka. "setiap malam minggu di sini tersedia tarian erotis," ujar Sani, seorang remaja yang mengaku sering berkunjung ke tempat itu.

Lemahnya pengawasan dari instansi terkait, termasuk kepolisian, juga menjadi andil terselenggaranya pertunjukan tersebut. Hal tersebut disayangkan Ketua DPRD Kota Cirebon, Nasrudin Azis. "Kami akan berkoordinasi dengan komisi terkait untuk menginvestigasi informasi tarian tersebut. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk menutup izin tempat hiburan tersebut karena telah melanggar ketentuan," ujar Azis yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2009).

Selain itu, beredar video terkait pertunjukan tarian erotis tersebut. Video berdurasi 1 menit 36 detik ini menampilkan 3 wanita muda yang memperagakan tarian seronok dengan pakaian yang minim.

Sumber : detikNews

Porsi Utang Indonesia ke Jepang Paling Tinggi

Total utang Indonesia kepada Jepang memegang porsi terbesar, sampai dengan Oktober 2009, utang Indonesia ke Jepang memiliki porsi 43,9% atau senilai US$ 28,75 miliar. Total utang luar negeri pemerintah kepada negara dan lembaga kreditor sampai dengan Oktober 2009 jumlahnya mencapai US$ 65,42 miliar. Dari jumlah tersebut Jepang memegang porsi tertinggi, lalu diikuti oleh Asian Development Bank (ADB) dengan porsi 16,2% atau senilai US$ 10,61 miliar.

Kemudian Bank Dunia di urutan ketiga dengan porsi sebesar 13,5% atau US$ 8,86 miliar. Dan sisanya lain-lain sebesar 26,3% atau US$ 17,21 miliar. Utang pemerintah pusat Indonesia hingga September 2009 tercatat sebesar US$ 165,76 miliar atau setara dengan Rp 1.604,69 triliun. Angka itu berarti menurun dibandingkan jumlah utang per akhir 2008 yang mencapai Rp 1.636,74 triliun. Utang itu terdiri dari pinjaman US$ 65,42 miliar dan surat berharga US$ 100,33 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 5.401 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 30%.

Sumber : detikFinance

Jamaah Calhaj yang Sakit Dibekali Kartu Bergambar

Kendala bahasa Arab mungkin banyak dialami hampir semua jamaah calon haji Indonesia, sehingga banyak yang tidak mau dirawat di rumah sakit Arab Saudi ketika sakit. Oleh sebab itu, Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) berupaya menghilangkan kendala itu dengan membagikan kartu bergambar tiga bahasa, Inggris, Indonesia dan Arab.

"Dengan kartu itulah pasien kita berkomunikasi dengan perawat RS Arab Saudi. Kalau haus, ia tinggal panggil perawat kemudian menunjuk gambar orang minum, kalau ingin pipis ia tinggal tunjuk gambar orang berkemih," kata Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan, Barita Sitompul, yang ditemui wartawan Tim Media Center Haji di BPHI Daker Makkah, kawasan Kholidiyah, Makkah, Selasa (10/11/2009).

Menurut Barita, kartu tersebut merupakan terobosan PPIH tahun lalu yang diteruskan hingga sekarang. Kartu itu terbuat dari kertas manila ukuran A4 yang bergambar beberapa macam aktivitas. Antara lain, gambar orang sakit perut, sakit kepala, menggigil, minum, berkemih, muntah-muntah, serta gambar toilet. Kartu yang dicetak sebanyak 200 lembar itu dibekalkan pada setiap pasien yang perlu dirujuk ke RS Arab Saudi.

Barita menambahkan, tidak semua kasus penyakit calhaj Indonesia bisa diatasi BPHI, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada. Untuk pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah misalnya, harus dirujuk ke RS Arab Saudi karena BPHI tidak memiliki unit hemodialisis (mesin pencuci darah).

"Selama ini, banyak jamaah yang tidak mau dirawat di RA Arab Saudi, karena khawatir sulit berkomunikasi dengan perawat atau dokter Arab Saudi. Namun dengan kartu ini kendala itu bisa diatasi," jelas Barita yang juga menjabat sebagai Kepala BPHI Daker Makkah ini.

Sumber : detik News

Calon PNS Bertato, Enggak Masalah Cin!

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, tidak akan menolak Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang memiliki tato jika yang bersangkutan lulus ujian dan diterima menjadi PNS. "Tidak masalah kalau CPNS yang memiliki tato menjadi PNS Tangsel, kita tidak akan menolaknya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tangsel, Dudung E Diredja di Tangerang, Jumat (6/11).

Dudung menjelaskan, selama pembukaan CPNS untuk Pemkot Tangsel pihaknya tidak akan mendiskreditkan CPNS yang bertato. Syaratnya, tato yang dimiliki tidak mencolok. Maksudnya, kata Dudung, tato yang dimiliki CPNS tidak boleh menampak lebih dari batas lengan baju pendek dan tersembunyi serta tidak terlihat oleh orang lain.

"Tato yang dimiliki CPNS jangan terlalu ekstrem. Bila terlalu mencolok dan tato itu sampai ke sekujur tubuh, leher dan tangan kita menolak dengan tegas CPNS itu," ungkap Dudung.

Dia mengutarakan, pemilik tato yang nantinya menjadi PNS Tangsel tidak selalu identik dengan tindakan kekerasan, sebaliknya mereka harus berperilaku sopan dan disiplin disaat melayani masyarakat.

Selain itu, dikatakan Dudung, tim penerimaan CPNS Tangsel akan melakukan tes urine terhadap seluruh CPNS yang nantinya dinyatakan lulus ujian menjadi PNS. Termasuk, melakukan pemeriksaan darah CPNS untuk memastikan mereka tidak mengunakan obat-obat terlarang. "Tes urine dan pemeriksaan darah untuk mengetahui jangan sampai CPNS itu memiliki penyakit yang membahayakan dan penguna narkoba," kata Dudung.

Adapun, kata Dudung, hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 22 ribu berkas CPNS Tangsel, setelah membuka lowongan penerimaan CPNS pada minggu lalu.

Pihaknya akan menyortir kembali 22 ribu berkas CPNS itu untuk menentukan berapa jumlah CPNS yang dinyatakan layak untuk mengikuti ujian menjadi pegawai pemerintahan. "Senin depan (9/11) kita memutuskan berapa jumlah CPNS Tangsel yang akan mengikuti ujian penerimaan PNS,"jelas Dudung.

Sumber : Kompas Online

Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Bibit & Chandra Diputuskan Hari ini

Salah satu rekomendasi yang diusulkan kepada Presiden SBY untuk menangani persoalan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah adalah pembentukan tim pencari fakta. SBY rencananya akan membahas lebih lanjut dan memutuskan hal itu hari ini. "Keputusannya tidak diberikan (minggu) malam ini, akan dirapatkan besok (Senin) pagi, beliau merespon dengan baik dan memang akan diputuskan," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto saat jumpa pers di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2009).

Djoko menjelaskan, tugas dan mandat tim pencari fakta adalah mencari bukti, data dan fakta terkait kasus penyalahgunaan wewenang dan pemerasan yang dituduhkan polri kepada Bibit dan Chandra. Mengenai siapa saja yang akan duduk dalam tim, Djoko enggan berkomentar lebih lanjut. "Rekomendasi person belum, tetapi bayangan sudah ada. Nantinya berkembang, dari kalangan mana-mana. Apabila direspon itu mungkin akan dikembangkan lagi. Rapat tadi terlalu singkat untuk membahas hal itu," jelah Djoko.

Sebelumnya, SBY mengundang sejumlah tokoh untuk membahas kasus terakhir soal penahanan Bibit dan Chandra oleh polisi. Mereka adalah Sekjen Tranparency Internasional Indonesia teten masduki, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana. Keempat tokoh ini memberikan 3 rekomendasi terkait penanganan polisi terhadap kasus Bibit dan Chandra. Rekomendasi tersebut adalah usulan agar polri lakukan gelar perkara dibantu ahli independen, pembentukan tim pencari fakta dan transparansi proses hukum.

Sumber : detikNews

Resmob Polda Kaltim Gagalkan Penjualan 13 ABG Asal Garut

Resimen Mobil (Resmob) Polda Kaltim, Kamis (29/10), menggagalkan upaya penjualan 13 gadis di bawah umur asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, di Tarakan, Kaltim. 13 Gadis usia belasan tahun itu rencananya akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur sebuah karaoke di Tarakan. Informasi yang dihimpun detikcom, 8 di antara 13 ABG itu tiba di Balikpapan melalui Bandara Sepinggan pukul 13.00 Wita tadi. Kini kedelapannya berada di Markas Brimob Polda Kaltim di Stalkuda. Sementara 5 gadis lainnya berada di Markas Brimob Polda Kaltim Wilayah Utara di Tarakan.

Keberhasilan aparat bermula dari laporan Laila dan Dewi yang berhasil kabur ke Balikpapan dari sebuah lokasi karaoke di Tarakan tempat teman-temannya dipekerjakan. Di Balikpapan, keduanya melapor ke LSM Koalisi Perempuan Balikpapan yang diketuai istri Wali Kota Balikpapan. "Setelah melapor ke kita, kita langsung koordinasikan dengan Resmob Polda Kaltim dan petugas bertindak cepat," kata Wakil Ketua LSM Koalisi Perempuan Balikpapan, Tutup Sardi, ketika dihubungi detikcom, Kamis (29/10/2009) malam. Dari keterangan Laila dan Dewi, sambung Sardi, mereka rencananya dipekerjakan di sebuah restoran di Tarakan dengan iming-iming gaji Rp 2 juta per bulan. Namun belakangan, para gadis belia tersebut merasa tertipu lantaran tempat kerja tidak sesuai yang dijanjikan.

"Ternyata mereka dipekerjakan sebagai wanita penghibur di karaoke," ujar Sardi.

Selain membawa 8 orang gadis ke Balikpapan, petugas Resmob juga membawa pemilik tempat karaoke, Huda (37) dan Ajeng (36), yang kini diamankan di sel sementara Brimob Polda Kaltim. "Diduga keduanya melakukan tindak human trafficking," tambah Sardi. Saat dihubungi terpisah, Kasubbid Publikasi Bidang Humas Polda Kaltim AKBP Ir Pertiwi membenarkan hal tersebut. Menurutnya, keseluruh korban benar berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. "Ya, siang tadi sampai di markas Resmob. Informasi saya terima diduga korban dan pelaku trafficking," kata Pertiwi. Menurutnya, penyidik Resmob masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik karaoke tersebut. "Rencananya, gadis belia dan pemilik karaoke akan diserahkan ke Markas Polda untuk penyidikan lebih lanjut," pungkas Pertiwi.

Buruan! Ada 3.168 Lowongan PNS di DKI

Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan pegawai negeri sipil (PNS). Formasi yang dibutuhkan sebanyak 3.168 orang untuk ditempatkan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Peminat dapat melakukan pendaftaran atau registrasi secara online, dimulai pada hari Sabtu (24/10) pukul 09.00 sampai dengan 31 Oktober melalui situs web www.rekrutmen.jakarta.go.id.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, formasi untuk 3.168 PNS yang dibutuhkan itu terdiri 233 tenaga kesehatan, 987 tenaga teknis, 1.606 tenaga pengelola keuangan dan data informasi, dan 342 tenaga administrasi. Selain itu, penyelesaian tenaga PTT/honorer (yang sudah terdata dalam database BKN) sebanyak 535 orang akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perekrutan CPNS melalui sistem online ini merupakan wujud Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kualitas SDM yang unggul dimulai dengan sistem seleksi penerimaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepala BKD DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan, pada sistem seleksi penerimaan CPNS, mulai tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan sistem seleksi melalui e-recruitment.

"E-recruitment CPNS DKI Jakarta adalah sistem penerimaan CPNS untuk mengisi formasi pegawai yang dilakukan secara online. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pelamar terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Pemprov DKI Jakarta," kata Budhiastuti. Selain melakukan registrasi secara online, pelamar juga dapat mengakses hasil tahapan seleksi dan mengetahui perkembangan terbaru dari proses seleksi melalui akun masing-masing.

Sesuai lampiran surat Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 347.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal persetujuan rincian formasi CPNS Daerah tahun 2009 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperoleh formasi sebanyak 3.168 orang yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi jabatan teknis, pengelola keuangan, dan data informasi yang akan ditugaskan pada unit-unit pelayanan, termasuk di kelurahan/kecamatan. Kasubid Penerimaan dan Pendayagunaan BKD DKI Achmad Zaki menandaskan, hendaknya warga Jakarta berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat DKI, yang memanfaatkan perekrutan CPNS DKI untuk meminta imbalan agar diterima.

Dia mengakui, sudah banyak warga yang menelepon ke BKD untuk memastikan, pembukaan penerimaan CPNS DKI. "Banyak juga warga yang cukup cerdas untuk mencari tahu langsung ke kami. Lalu kami jelaskan, hingga saat ini Pemprov DKI belum melakukan perekrutan," katanya.

Untuk pengangkatan PTT atau tenaga honorer, baik sebagai guru maupun jabatan apa pun, Zaki menegaskan bahwa hal itu hanya akan dilakukan tahun 2005 hingga tahun 2009. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pemerintah daerah diberikan waktu mulai tahun 2005 hingga 2009 untuk mengangkat tenaga honorer dan PTT secara bertahap. Untuk tahun ini, 535 PTT atau tenaga honorer akan diangkat jadi CPNS. "Jumlah itu termasuk guru yang masih PTT. Tapi saya tidak hapal jumlahnya," ungkapnya. Bahkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini, Pemprov DKI tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer atau PTT dalam bentuk apa pun.

Sumber : Kompas Online

Tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan pegawai negeri sipil (PNS). Formasi yang dibutuhkan sebanyak 3.168 orang untuk ditempatkan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Peminat dapat melakukan pendaftaran atau registrasi secara online, dimulai pada hari Sabtu (24/10) pukul 09.00 sampai dengan 31 Oktober melalui situs web www.rekrutmen.jakarta.go.id.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, formasi untuk 3.168 PNS yang dibutuhkan itu terdiri 233 tenaga kesehatan, 987 tenaga teknis, 1.606 tenaga pengelola keuangan dan data informasi, dan 342 tenaga administrasi. Selain itu, penyelesaian tenaga PTT/honorer (yang sudah terdata dalam database BKN) sebanyak 535 orang akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perekrutan CPNS melalui sistem online ini merupakan wujud Pemprov DKI Jakarta yang berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Kualitas SDM yang unggul dimulai dengan sistem seleksi penerimaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kepala BKD DKI Jakarta Budhiastuti mengatakan, pada sistem seleksi penerimaan CPNS, mulai tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan sistem seleksi melalui e-recruitment.

"E-recruitment CPNS DKI Jakarta adalah sistem penerimaan CPNS untuk mengisi formasi pegawai yang dilakukan secara online. Sistem ini bertujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pelamar terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Pemprov DKI Jakarta," kata Budhiastuti. Selain melakukan registrasi secara online, pelamar juga dapat mengakses hasil tahapan seleksi dan mengetahui perkembangan terbaru dari proses seleksi melalui akun masing-masing.

Sesuai lampiran surat Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 347.P/M.PAN/9/2009 tanggal 14 September 2009 perihal persetujuan rincian formasi CPNS Daerah tahun 2009 yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta memperoleh formasi sebanyak 3.168 orang yang akan diprioritaskan untuk mengisi formasi jabatan teknis, pengelola keuangan, dan data informasi yang akan ditugaskan pada unit-unit pelayanan, termasuk di kelurahan/kecamatan. Kasubid Penerimaan dan Pendayagunaan BKD DKI Achmad Zaki menandaskan, hendaknya warga Jakarta berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat DKI, yang memanfaatkan perekrutan CPNS DKI untuk meminta imbalan agar diterima.

Dia mengakui, sudah banyak warga yang menelepon ke BKD untuk memastikan, pembukaan penerimaan CPNS DKI. "Banyak juga warga yang cukup cerdas untuk mencari tahu langsung ke kami. Lalu kami jelaskan, hingga saat ini Pemprov DKI belum melakukan perekrutan," katanya.

Untuk pengangkatan PTT atau tenaga honorer, baik sebagai guru maupun jabatan apa pun, Zaki menegaskan bahwa hal itu hanya akan dilakukan tahun 2005 hingga tahun 2009. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS, pemerintah daerah diberikan waktu mulai tahun 2005 hingga 2009 untuk mengangkat tenaga honorer dan PTT secara bertahap. Untuk tahun ini, 535 PTT atau tenaga honorer akan diangkat jadi CPNS. "Jumlah itu termasuk guru yang masih PTT. Tapi saya tidak hapal jumlahnya," ungkapnya. Bahkan, dalam penerimaan CPNS tahun ini, Pemprov DKI tidak diperkenankan lagi mengangkat tenaga honorer atau PTT dalam bentuk apa pun.

Sumber : Kompas Online

1.500 Blogger Siap Serbu Jakarta

Lebih dari seribu blogger diperkirakan siap menyerbu kota Jakarta, pada Sabtu (24/10/2009). Ada apa? Untuk menghadiri Pesta Blogger 2009. Hal tersebut diungkapkan oleh Iman Brotoseno, selaku Ketua Panitia Pesta Blogger 2009, kepada detikINET dalam media gathering yang bertempat di TIS Square, Jakarta, Kamis (22/10/2009).

"Estimasi jumlah peserta diperkirakan sekitar 1500 orang. Hal ini lebih besar dari tahun lalu yang berjumlah sekitar 1000 orang," ujarnya. Iman menjelaskan bahwa tema pesta blogger tahun ini adalah "One Spirit, One Nation". "Blog dan social media lainnya mampu melampaui batas-batas fisik, religius, maupun kultural, untuk membawa kita bersatu," tambahnya.

Tahun ini, acara tersebut juga bakal diramaikan juga oleh blogger-blogger dari mancanegara. Seperti Mark Frauenfelder (pendiri grup blog terkenal BoingBoing.net), Arsalan Iftikhar (pemilik blog TheMuslimGuy.com) serta Brien Giesen (Blogger populer di Amerika). Mereka semua akan hadir, tapi hanya melalui video chat pada Sabtu mendatang.

Selain itu Prita Mulyasari, yang sempat dipenjara karena kasusnya di internet juga bakal hadir dalam acara yang digelar di Gedung SMESCO, Gatot Subroto tersebut. Ia akan menjadi pembicara dalam sesi diskusi mengenai etika dan implikasi hukum di ranah maya.

Sumber : detik Inet

Add Info :

Pesta Blogger 2009 akan diadakan pada

Tanggal 24 Oktober 2009
Lokasi Exhibition Hall, Gedung SMESCO Indonesia
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 94
Jakarta 12780, INDONESIA
Lihat Peta Lokasi

Pick-up Point Tiket Pesta Blogger 2009

Wetiga
Jl. Langsat 1 No. 3A
Jakarta Selatan (dekat Labschool Kebayoran)
Senin 19 Oktober - Kamis 22 Oktober 2009
Jam 7 pagi - 6 sore

Dagdigdug
Jl. Langsat 1 No. 3A
Jakarta Selatan (dekat Labschool Kebayoran)
Senin 19 Oktober - Kamis 22 Oktober 2009
Jam 9 pagi - 5 sore

Maverick (Sekretariat PB2009)
Jl. Balitung 3 No. 8, Jakarta Selatan
Senin 19 Oktober - Kamis 22 Oktober 2009
Jam 10 pagi - 4.30 sore

Gebrakan Pertama Para Anggota DPR dari Kalangan Artis

Siap Usulkan RUU Antidownload Lagu Gratis

Belasan artis yang duduk di kursi DPR tak mau dianggap sebagai pelengkap. Mereka berjanji siap mewarnai Senayan dengan memprioritaskan sejumlah program yang tak jauh dari dunia selebriti. Apa program tersebut?

TOTAL artis yang menjadi anggota DPR berjumlah 18 orang. Mereka berasal dari berbagai latar keartisan. Mulai pemain film, pemain sinetron, penyanyi, hingga mantan Putri Indonesia. Sejumlah artis yang menjadi politikus itu, antara lain, Tantowi Yahya, Venna Melinda, Nurul Arifin, Adjie Massaid, Jamal Mirdad, Tere, Rachel Maryam, Eko Patrio, Angelina Sondakh, Primus Yustisio, dan Tetty Kadi.

Selama lima tahun kemampuan mereka sebagai wakil rakyat harus diuji. Mereka tentu tak mau mengecewakan konstituennya. Para artis itu kemarin (14/10) menyuarakan sejumlah program yang menjadi prioritas mereka. Salah satunya adalah usul pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur pelarangan download (mengunduh) alias antidownload lagu secara gratis dari jaringan internet.

"Kalau pembajakan kaset dan CD sudah tidak signifikan, kami akan usulkan undang-undang perlindungan distribusi lagu via internet. Sebab, sekarang marak," tutur Tantowi selaku koordinator anggota DPR dari artis di gedung Senayan kemarin. Legislator Golkar itu tidak sendiri. Dia didampingi Tetty, penyanyi senior yang juga anggota DPR dari fraksi yang sama. Penyanyi sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat Tere pun ikut dalam acara tersebut.

Menurut Tantowi, distribusi lagu gratis yang beredar di dunia maya sudah tidak terkontrol. Dalam sehari, ribuan lebih pengakses bisa mengunduh tanpa harus membayar sepeser pun. Itu jelas merugikan penyanyi dan pihak yang terlibat dalam pembuatan lagu. Apalagi, lagu selama ini merupakan produk dengan hak cipta yang harus dilindungi. "Begitu mudah men-download lagu gratis di internet tanpa kompensasi untuk perusahaan rekaman, penyanyi, dan pencipta lagu," keluhnya. Tantowi memperkirakan, kerugian para seniman musik bisa mencapai Rp 3 triliun.

Tantowi optimistis RUU tersebut bisa segera disahkan. Dia mengampanyekan hal tersebut mulai dari partai sendiri. Menurut dia, Golkar sudah memberikan jalan melalui konsultasi dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri). "Sudah ada dukungan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, para anggota DPR artis juga menyatakan siap menorehkan warna lain bagi DPR. Mereka berjanji memberikan citra positif kepada DPR. "Kami berjanji disiplin. Sebab, kami tidak berbeda dengan anggota DPR lain," jelas Tantowi.

Tetty menambahkan sudah memiliki gambaran akan berusaha seperti apa di DPR. Sebelum menjadi legislator di pusat, dia berpengalaman selama 12 tahun di DPRD Jawa Barat (Jabar). Dia optimistis pengalaman di Jabar tersebut memberikan referensi untuk lima tahun ke depan. "Kasus ketenagakerjaan menjadi perhatian saya," ucap penyanyi senior itu.

Tak mau ketinggalan, Tere berjanji mengabdi di parlemen dengan sungguh-sungguh. Dia menyebut idealisme yang membawa dirinya masuk ke kancah politik DPR. "Kami akan berusaha menjaga idealisme. Mohon tidak dipandang sebelah mata, apalagi didiskriminasi," tegas perempuan bernama asli Theresia Ebenna Ezeria Pardede itu.

Sumber : Jawa Pos Online

PLN Beri Sumbangan Kerugian Terbesar ke Grup BUMN

Jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menderita rugi mengalami penurunan menjadi 23 perusahaan. Namun dari sisi nilai kerugiannya meningkat menjadi Rp 14,03 triliun per September 2009. Pada tahun 2005, meski total BUMN rugi lebih tinggi, sebanyak 35 perusahaan, tapi total kerugian hanya Rp 6,83 triliun.

Menurut Sekretaris Kementerian Negara BUMN M Said Didu, kenaikan kerugian ini disebabkan naiknya kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yaitu sebesar Rp 12,3 triliun. "Itu setara dengan 90 persen lebih dari total kerugian seluruh BUMN," ujarnya di Seminar BUMN Outlook 2010 di Hotel Indonesia, Jakarta, Kamis (15/10/2009).

Untuk menekan jumlah serta nilai BUMN rugi, Said mengatakan, pihaknya sudah menetapkan beberapa kebijakan umum. Salah satu kebijakan itu adalah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan evaluasi terhadap BUMN tersebut. "Sampai September 2009 kita sudah menyelesaikan 8 BUMN rugi. Beberapa yang telah menunjukkan kinerja membaik antara lain Perum PPD, PT Iglas dan Merpati," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam upaya menekan kerugian PLN, pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk memberikan margin sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010.

Sumber : detikNews

Jelang Galungan Tanah Lot Padat Wisatawan

Obyek wisata Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali, Selasa ramai dikunjungi wisatan asing saat Umat Hindu di Pulau Dewata itu melakukan persiapan menyambut datangnya Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sri Artha Yuliastuti, petugas pada pengelola obyek wisata Tanah Lot mengatakan, Selasa, saat ini wisatawan mancanegara mulai berdatangan yang umumnya memang ingin menyaksikan masyarakat Hindu Bali melakukan berbagai ritual pada saat Galungan.

"Kalau wisatawan domistik yang dari luar Bali, umumnya datang secara berombongan dengan menggunakan bus. Sementara untuk masyarakat Bali sendiri, hari ini sedang sibuk mempersiapkan berbagai keperluan untuk Hari Raya Galungan," katanya. Ia mengemukakan, pengunjung Tanah Lot dengan keindahan pantai yang berombak serta keberadaan pura di pinggir laut itu kemungkinan masih akan seperti biasa, yakni antara 3.800 hingga 4.000 orang per hari.

"Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pengunjung akan sangat ramai pada Manis Galungan yang sekarang jatuh pada Kamis 15 Oktober. Biasanya saat Manis Galungan itu masyarakat Bali juga ramai mengunjungi obyek wisata," katanya. Sementara pada saat hari H Galungan yang saat ini jatuh pada Rabu (14/10)digunakan oleh masyarakat Hindu untuk melakukan ritual di pura, termasuk di obyek wisata Tanah Lot. Biasanya para turis akan menyaksikan momen-momen ritual semacam itu.

"Puncak kunjungan wisatawan di Tanah Lot biasanya juga ramai pada saat Hari Raya Kuningan yang tahun ini jatuh pada 24 Oktober," kata Yuliastuti. Ia mengemukakan, menyambut Galungan, pengelola Tanah Lot tidak mempersiapkan atraksi khusus bagi wisatawan dan pihak pengelola hanya mengandalkan keindahan alam yang sudah ada di lokasi itu. Hari Raya Galungan yang ditandai dengan liburnya sekolah dan instansi pemerintah di Bali selama tiga hari, di mana pada hari pertama disebut Penampahan Galungan, hari kedua Galungan dan hari ketiga disebut Manis Galungan.

Sumber : Kompas Online
Gambar : Web

Pajak "Online" Ditunda

Sistem pajak online di DKI Jakarta yang rencananya diterapkan pada bulan Oktober ini terpaksa ditunda sampai tahun 2010. Penundaan ini memicu kemarahan anggota DPRD karena sistem pajak online diharapkan dapat meningkatkan pemasukan daerah. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Muhayat, Jumat (9/10), di Jakarta Pusat mengatakan, penerapan pajak online ditunda karena proses lelang pengadaan teknologi dan peralatan tak kunjung usai. Di sisi lain, masih ada penolakan dari sebagian besar pengusaha untuk menerapkan sistem pengawasan secara komputerisasi.

Muhayat belum dapat memastikan waktu penerapan sistem pajak online itu. Namun, pemerintah provinsi (pemprov) menargetkan sistem itu dapat diterapkan pada sebagian besar pengusaha restoran, hotel, dan tempat hiburan pada 2010. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 8 miliar untuk mengadakan teknologi dan perangkat keras pendukung sistem pajak online. Rencananya, sistem pajak online akan diterapkan pada 800 tempat usaha terlebih dulu. Pajak online rencananya akan diterapkan mulai Mei 2009. Namun, karena berbagai alasan, rencana itu mundur sampai Oktober 2009. Kini, penerapan pajak online kembali ditunda.

Sistem pajak online diterapkan dengan memasang sebuah alat berukuran kecil di komputer kasir hotel, restoran, dan tempat hiburan. Semua transaksi di kasir akan langsung terkirim ke komputer dinas pelayanan pajak (DPP) karena alat tersebut dihubungkan dengan jaringan internet. Dengan sistem itu, pajak yang harus dibayar oleh pengusaha langsung tercatat di DPP. Dengan demikian, kecurangan pajak dapat ditekan sampai tingkat minimal. Selama ini, pajak yang harus dibayar pengusaha dihitung sendiri oleh pengusaha tanpa alat kontrol yang memadai.

Banyak pengusaha menolak pemasangan alat itu karena dikhawatirkan dapat merusak program komputer mereka. Pengusaha juga khawatir pemerintah bakal membongkar basis data mereka.
Namun, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Reynalda Madjid menjamin peralatan itu tidak akan merusak program komputer pengusaha. Basis data pengusaha juga tidak akan dibongkar karena alat itu hanya mengirimkan nilai setiap transaksi.

”Kami sudah menguji coba sistem pajak online pada 11 restoran dan kafe. Hasilnya tidak ada program komputer yang rusak dan basis data pengusaha juga tidak dapat ditembus,” kata Reynalda.

DPRD berang

Tidak dapat diterapkannya sistem pajak online membuat anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Achmad Husein Alaydrus, berang. Pajak online yang sudah direncanakan sejak awal tahun seharusnya rampung pada pertengahan tahun. ”Jika pemprov mengeluhkan penurunan pemasukan, kenapa sistem ini tidak segera diterapkan agar pendapatan dapat meningkat?” kata Alaydrus.

Di Jakarta terdapat 5.061 restoran dan 800 hotel yang menjadi obyek pajak. Jika pemasukan di semua obyek pajak dapat diintensifkan, kata Alaydrus, pendapatan daerah diperkirakan dapat naik 20 persen atau lebih.

Tahun 2009, Pemprov DKI menargetkan pemasukan dari pajak hotel Rp 708 miliar, pajak restoran Rp 670 miliar, dan pajak hiburan Rp 300 miliar. Pemasukan itu diharapkan dapat tercapai dan bahkan terlampaui jika pemprov menerapkan sistem pajak online. ”Jika DPP tidak sanggup merealisasikan sistem pajak online sampai akhir tahun, Gubernur Fauzi Bowo harus mengevaluasi kinerja mereka. Penolakan pengusaha dan kelemahan administrasi tidak boleh jadi alasan penundaan penerapan sistem pajak online,” kata Alaydrus.

Jika pengusaha terus menolak penerapan sistem pajak online pada komputer kasir mereka, pemprov diminta bertindak tegas. Jika perlu, sistem pajak online menjadi syarat pemberian izin restoran, hotel, dan tempat hiburan baru dan syarat perpanjangan izin.

Sistem pajak online dinilai merupakan sistem yang paling adil bagi semua pihak. Pengusaha mengenakan pajak kepada konsumen mereka sehingga uang itu bukan hak pengusaha, melainkan hak pemerintah. Dana dari pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan infrastruktur. (ECA)

Sumber : Kompas Online

Jl Ampera Macet, Harley Davidson Kawal Antasari ke Polda

Kemacetan terjadi di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) usai sidang perdana Antasari Azhar. Mobil kepolisian dan puluhan motor berjenis RX King dan Harley Davidson mengawal Antasari meninggalkan pengadilan.

Terdakwa pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen itu selanjutnya akan dibawa kembali ke ruang tahanannya di Polda Metro Jaya.

Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (8/10/2009), suasana di depan PN Jaksel, Jl Ampera tampak padat. Akan tetapi kendaraan masih dapat bergerak dengan pelan. Kemacetan terutama terjadi dari arah Kemang ke Cilandak.

Sebelumnya, 10 mobil polisi dengan puluhan motor jenis Harley Davidson maupun RX King memasuki pelataran PN Jaksel pukul 09.40 WIB. Kendaraan ini melakukan pengawalan terhadap Antasari baik menuju pengadilan atupun saat pulang menuju tempat tahanannya di Polda.
(amd/iy)

Dividen Pertamina Lebih Kecil Dibandingkan 4 Produsen Rokok

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengkritik keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih minim sumbangsihnya terhadap negara. Menurutnya, BUMN merupakan aset terbesar dan faktor ekonomi yang dominan tetapi dililit banyak masalah.

"BUMN merupakan aset terbesar bangsa. Swasta tidak ada yang mengalahkan," ujarnya, saat peluncuran buku berjudul Lanskap Ekonomi Indonesia, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (7/10).

Faisal menyebut, banyaknya masalah tersebut mengakibatkan kecilnya dividen yang disetorkan BUMN kepada negara. Dia mencontohkan, BUMN seperti Pertamina yang kontribusinya kepada negara jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan swasta. "Kontribusi dividen jauh lebih kecil dari kontribusi cukai 4 perusahaan rokok. Ini penyakit paling akut di Pertamina," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan perusahaan penghasil minyak swasta, Cevron, menurut Faisal, Pertamina harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk menghasilkan minyak. Misalnya, lanjutnya, untuk menghasilkan satu barrel minyak, Pertamina harus mengeluarkan ongkos 36,1 dollar AS,sedangkan Cevron hanya sekitar 6,8 dollar AS. "Hantunya Pertamina bukan Cevron," cetusnya.

Karena itu, menurutnya, jika dibenahi secara tuntas, BUMN akan menjadi motor raksasa andalan perekonomian nasional. Namun sebaliknya, jika dibiarkan begitu saja, BUMN akan menjadi beban raksasa.

Sumber : Kompas Online

Penyambutan Pejabat Baru Bukan Kultur KPK

Tidak ada sambutan khusus kepada tiga pejabat pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat datang ke Gedung KPK, Selasa (6/10). Tidak ada kesibukan khusus yang tampak di kantor tersebut bahkan semua aktifitas karyawan berjalan seperti biasa.

Malah saat tiga Pejabat Sementara (Plt) Pimpinan KPK, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean (66), Mas Achmad Santosa (53) dan Waluyo (53) datang, mereka cuma dijemput oleh sekuriti dan staf pengamanan dalam KPK. Tidak tampak pejabat setingkat, deputi, direktur atau bahkan pimpinan KPK definitif, baik M Jasin atau Haryono Umar.

"Di sini kulturnya tidak seperti itu. Kita langsung kerja," kata Jubir KPK, Johan Budi.
Dari tiga Plt pimpinan KPK, Waluyo adalah yang pertama kali datang sekitar pukul 16.25 WIB menumpang mobil Nissan Serena. Dia datang dengan rombongan paling besar, karena memboyong serta istrinya Henny Listyorini dan anaknya Redha Bawika Putra. Tumpak dan Achmad menyusul kemudian pukul 16.29 WIB. Tumpak menumpang mobil Honda CRV B29THP, sedangkan Ota-panggilan Mas Achmad Santosa, paling mewah dengan mobil Toyota Alphard B103CE.(NDA)

Sumber : Kompas Online

Harga Elpiji 12 Kg Naik Bulan Ini

PT Pertamina (Persero) memutuskan akan menaikkan harga elpiji kemasan tabung 12 kg sebesar Rp 100 per kg atau Rp 1.200 per tabung per bulan mulai Oktober ini. "Sudah diputuskan, harga elpiji 12 kg akan mulai naik bulan ini," kata Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Senin. Namun, ia enggan memberikan kepastian tanggal kenaikannya. Menurut dia, rencana kenaikan harga elpiji tersebut sudah disetujui pemerintah. Hanung berharap, kenaikan harga Rp100 per kg per bulan tersebut tidak terlalu memberatkan konsumen.

Rencana kenaikan per bulan tersebut akan dilakukan sampai mencapai harga keekonomiannya. Pertamina mengajukan usulan kenaikan harga kepada pemerintah karena mengaku merugi dalam bisnis elpiji 12 kg. Saat ini, harga keekonomian elpiji 12 kg tercatat sekitar Rp 7.000 per kg, sedangkan harga jual Pertamina kepada konsumen Rp 5.750 per kg. Pertamina memperkirakan akan mengalami kerugian sekitar Rp 3 triliun dari penjualan elpiji kemasan 12 kg pada tahun 2009.

Harga Tiket Pesawat ke Padang Rp 1 Juta Net

Sejumlah maskapai domestik menyepakati harga jual tiket ke Padang dari Jakarta selama dua bulan ke depan maksimal Rp 1 juta. "Itu salah satu hasil rapat yang dipimpin Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, hari ini (2/10)," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Dephub, Bambang S. Ervan saat dihubungi di Jakarta, Jumat malam.

Pertemuan tersebut untuk menyikapi perkembangan penjualan tiket ke Padang yang cenderung meninggi, setelah bencana gempa di Padang (30/9). Pihak terkait yang hadir adalah wakil-wakil dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Direksi PT Angkasa Pura II, Kapolres Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah airlines domestik.

Maskapai yang hadir adalah Sriwijaya Air, Lion Air, Mandala Airlines, Batavia Air, Indonesia Air Asia dan Cardig Air. "Harga itu Rp 1 juta net, sudah termasuk IWJR (Iuran Wajib Jasa Raharja), PPn (Pajak Pertambahan Nilai) dan `fuel surcharge`. Kesepakatannya berlaku hingga dua bulan atau selama masa tanggap darurat," katanya. Selain itu, kata Bambang, dalam pertemuan itu juga disepakati Batavia Air dan Mandala Airlines akan memberikan kargo gratis sampai dengan dua ton per penerbangan per hari. Sedangkan, Batavia Air mulai Sabtu (3/10) akan menyediakan penerbangan gratis satu kali per hari. "Koordinasinya dengan Posko, BNPB dan Pemda Sumbar," katanya.

Kemudian, Indonesia Air Asia pada Minggu (4/10) juga memberikan penerbangan gratis (charity flight) satu kali dengan kargo gratis hingga 1,5 ton. "Cardig Air akan membantu membawa cargo/barang kapasitas 17,3 ton dengan biaya `at cost` atau `basic cost`," kata Bambang. Untuk memudahkan koordinasi, tambah Bambang, para pihak sepakat pembentukan posko di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdanakusumah dan Bandara MIA Padang. "Posko di Bandara Soeta berada di kantor Adbandara terminal 1B dan untuk kargo di gudang kargo," katanya.

Sementara itu, PT Garuda Indonesia, lanjut Bambang, memberikan potongan harga tiket 50 persen bagi relawan dan wartawan sebanyak 25 tempat duduk per penerbangan.. "Bagi penumpang go show GA akan memberikan harga tiket Rp 700 ribu," katanya. Namun, kata Bambang, airlines juga menginginkan adanya keringanan harga untuk avtur untuk "charity flight" dari PT Pertamina sebagai bentuk kontribusi dan kepedulian terhadap bencana.

Kemudian, PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara juga berkomitmen menggratiskan PJP dan PJP2U, keringanan handling khusus bagi penerbangan misi kemanusiaan. "Khusus, masalah calo di bandara akan ditindak tegas dan ditanggulangi bersama antara Polres, AP II dan Adbandara," katanya.

6.641 Penumpang KA Tiba di Senen

Hingga sore ini sebanyak 6.641 penumpang turun di stasiun Senen saat arus balik H+3 dengan 14 kereta reguler dan tiga kereta tambahan. Namun, puncak arus balik yang masuk melalui Stasiun Senen diperkirakan akan terjadi pada Sabtu atau Minggu nanti.

"Hari ini prediksi 7.000-an orang tiba di Stasiun Senen. Masih ada dua rangkaian yang belum masuk. Prediksi kita puncak Sabtu atau Minggu. Hari Senin kan sudah mulai masuk kerja," ucap Kepala Stasiun Senen Barosad IM, Rabu (23/9).

Berdasarkan data yang tercantum di dalam stasiun, pada H+2 tercatat 6.331 orang tiba di stasiun Senen dengan 17 kereta reguler dan satu kereta tambahan.

Barosad memprediksi saat puncak arus balik nanti jumlah penumpang yang turun di Stasiun Senen sekitar 17 ribu orang dengan 17 kereta reguler dan 8 kereta tambahan.

Dini hari nanti, kata dia, akan tiba dua rangkaian yaitu Kertajaya asal Surabaya dan kereta Progo asal Lempuyangan. Namun ia tidak dapat memprediksi jumlah penumpang yang turun di Stasiun Senen nanti. "Senen kan stasiun terakhir. Penumpang bisa turun di Bekasi atau Jatinegara," kata dia.

Untuk menjaga penumpang yang tiba dini hari, ujarnya, petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga di dalam dan disekitar Stasiun. "Bukan hanya di lebaran, hari-hari biasa kita selalu jaga. Tugas kita mengawal penumpang dari turun gerbong sampai masuk kendaraan lain," jelas dia.

5.613 pemudik

Berdasarkan data, hingga sore ini Stasiun Senen telah memberangkatkan 5.613 penumpang dengan 10 kereta. Sedangkan kemarin diberangkatkan sebanyak 9.568 orang.

Sumber : Kompas Online

Dokumen Strategis SBY-Boediono Rampung 85%

Di luar urusan susunan kabinet, pasangan SBY-Boediono sudah merampungkan sebagian besar dokumen strategis bagi pemerintahan mereka lima tahun mendatang. Yakni program 100 hari pertama, rencana aksi lima tahun dan kontak kinerja anggota kabinet. "Seluruhnya 85 persen sudah tercapai. Masih ada waktu menyelesaikannya karena jatuh tempo saya 20 Oktober," ujar SBY di Istana Negara, Jl Medan merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2009).

Sebelumnya, capres terpilih hasil Pilpres 2009 ini merinci capaian dari masing-masing dokumen strategis. Untuk program 100 hari pertama telah rampung 90 persen, rencana aksi lima tahun sekitar 60 persen, sementara kontrak kinerja dan pakta integritas baru dalam bentuk draf.

"Sesuatu yang kurang tepat benar letaknya sedang saya tata agar benar letaknya. Maka menteri nanti sudah ada rujukan pasti program 100 hari pertama apa, aksi lima tahun apa serta bagaimana kontrak kinerja dan integritas," sambungnya.

Dokumen strategis lain yang sedang dia siapkan adalah etika aturan main bagi parpol peserta koalisi pro SBY-Boediono. Dokumen ini mengenai pola hubungan antara parpol yang mempunyai wakil di dalam kabinet dengan pemerintahan 2009-2014.

"Agar jelas posisi menteri perwakilan parpol. Sedangkan hubungan dengan parpol tetap kritis tapi ada kode etik," jelas SBY.

Sumber : detikNews

Dukacita untuk RUU Pengadilan Tipikor

Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor menolak keras hasil kerja Panja DPR dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang dinilai melemahkan peranan Pengadilan Tipikor serta KPK dalam pemberantasan korupsi. "Kita ingin sampaikan dukacita kepada DPR. Jika RUU Pengadilan Tipikor disahkan akan menjadi catatan hitam pemberantasan korupsi di Indonesia," lontar Todung Mulya Lubis, perwakilan dari Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor saat menemui Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR Jakarta, Senin (14/9), untuk menyampaikan petisi menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor.

Ikut hadir Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Maduki, Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin, dan perwakilan dari beberapa lembaga yang mendukung petisi. Sementara Agung Laksono didampingi Wakil Ketua Panja RUU Tipikor Wila Chandra. Todung menjelaskan, dalam RUU Tipikor terdapat beberapa hal yang menyimpang dari semangat pemberantasan korupsi, seperti komposisi hakim ad hoc yang minoritas, pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibu kota provinsi, serta upaya menghilangkan kewenangan penuntutan perkara korupsi dari KPK dan diserahkan ke Kejaksaan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan kewenangan penuntutan dipindahkan ke Kejaksaan dan tidak memerintahkan pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Ini upaya untuk mengebiri Pengadilan Tipikor dan KPK," tegasnya. Teten menegaskan, jika kewenangan penuntutan dikembalikan ke Kejaksaan menandakan korupsi di Indonesia tidak menjadi ancaman lagi. Namun, menurutnya, kondisi korupsi saat ini masih mengkhawatirkan. "Situasi sekarang tidak normal. Kita masih perlu cara-cara yang luar biasa untuk pemberantasan korupsi," ujarnya.

Saor Siagian, perwakilan advokat, mengatakan, kultur Kejaksaan maupun Kepolisian hingga saat ini belum menunjukkan semangat dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, mafia peradilan masih terus berjalan sehingga nantinya akan menghancurkan semangat pemberantasan korupsi.

"Kita masih butuh karakter KPK. Itu harus dipertahankan. Jangan dikembalikan ke Kepolisian dan Kejaksaan," tandasnya.

Sumber : Kompas Online