Perangkat Penghitungan Cepat KPU Masih Bermasalah

Perangkat yang digunakan KPU untuk melakukan penghitungan cepat pasca pemungutan suara pilpres besok, belum bisa dikatakan siap pakai. Diperkirakan hasil penghitungan itu juga tidak akan maksimal.

Di Solo misalnya, tidak semua nomor khusus yang dibagikan KPU kepada semua KPPS hingga saat ini bisa dioperasikan. Dengan demikian belum pernah dilakukan uji coba ataupun simulasi penghitungan cepat berupa pengiriman data perolehan suara masing-masing TPS.

"Nomor yang dibagikan kepada tiap KPPS itu sebagian di antaranya belum bisa dibuka karena ada kode khusus yang bermasalah. Mungkin hitung cepat itu akan kurang maksimal hasilnya," papar Anggota KPU Kota Surakarta bidang hubungan antarlembaga, data dan informasi, Agus Sulistyo, Selasa (7/7/2009).

Tentang persoalan kode khusus itu, lanjut Agus, juga sedang menjadi perhatian khusus KPU di semua tingkatan. Hari ini pihaknya juga menerima instruksi dari KPU Propinsi Jateng agar melakukan pengecekan terhadap keycode dari operator.

"Tadi ada instruksi kepada kami untuk mengecek apakah operator telah memberikan keycode untuk pengiriman SMS. Jika belum harus segera melapor ke KPU Propinsi dan helpdesk, sehingga keycode yang tidak digunakan dipastikan aman di KPU kabupaten/kota," lanjutnya.

Sebelumnya, penanggung jawab TI KPU, Abdul Aziz mengatakan penghitungan cepat KPU akan dilakukan dengan sistem SMS. KPU bekerja sama dengan sebuah LSM dan operator seluler akan menyediakan nomor khusus bagi seluruh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di semua tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia untuk mengirimkan hasil penghitungan suara di TPS ke KPU pusat.

Namun belakangan Abdul Aziz kerap terkesan menghindar saat ditanya sampai sejauh mana persiapan penghitungan cepat yang akan dilakukan KPU. Berrkali-kali detikcom mencoba menghubungi Aziz untuk menanyakan hal itu, tak pernah mendapat jawaban.

Sumber : Detik

Ahmadinejad Kembali Memimpin Iran

TEHERAN(SI) – Mahmoud Ahmadinejad terpilih kembali sebagai presiden Iran untuk masa jabatan kedua setelah dia memenangi pemilu kemarin.

Kementerian Dalam Negeri Iran mengumumkan Ahmadinejad menang dengan keunggulan telak. Dia meraih 62,6% suara atau 24,5 juta suara. Posisi kedua diduduki mantan perdana menteri (PM) Iran Mir Hossein Mousavi yang mendapatkan 34% suara atau 13,2 juta suara. Urutan ketiga diraih mantan komandan Garda Revolusi Mohsen Rezai dengan 678.240 suara atau 1,73% suara.

Posisi keempat ditempati mantan ketua parlemen Iran dari kubu reformis, Mehdi Karroubi, dengan 333.635 suara atau 0,85% suara. Kemenangan Ahmadinejad ini sangat kuat legitimasinya karena partisipasi pemilu mencapai 85% dari total jumlah pemilik hak suara. Menteri Dalam Negeri Iran Sadeq Mahsouli menyatakan ada 39,1 juta orang yang mengikuti pemilu. Kemenangan mutlak Ahmadinejad dalam pemilu mendorong lebih dari 2.000 orang pendukung lawan utamanya, Mir Hossein Mousavi, berunjuk rasa kemarin. Demonstrasi berubah menjadi bentrok saat polisi berupaya membubarkan para pengunjuk rasa. Saksi mata melaporkan,polisi menggunakan tongkat untuk memukul pendukung Mousavi yang kian beringas.

Beberapa pengunjuk rasa ditahan saat bentrok terjadi. “Polisi menyerang demonstran dengan tongkat dan sedikitnya tiga orang terluka. Kami rakyat Iran juga,Mousavi presiden kami,” teriak para pengunjuk rasa. Mousavi yang awalnya mengklaim sebagai pemenang pemilu tampak tidak dapat menyembunyikan kekecewaan. Dia memperingatkan terjadinya berbagai kecurangan selama pemilu tersebut.

“Saya memprotes terjadinya banyak kecurangan yang mencolok dalam pemilu,”paparnya. “Saya peringatkan, saya tidak akan menyerah dalam permainan berbahaya ini. Hasil pemilu yang ditunjukkan beberapa pejabat akan merusak pilar Republik Islam dan akan menciptakan tirani,” ancam Mousavi. Mousavi awalnya hendak menggelar konferensi pers, tapi polisi di kantornya mengusir para wartawan dan mengatakan bahwa konferensi pers dibatalkan.

Mantan PM Iran itu menuduh pemerintah menghalangi kampanye pesan pendek (SMS) yang dikirimkannya untuk para pemuda dan pemilih di pedesaan. Mousavi juga menuduh banyak warga tidak dapat memberikan suaranya dan jumlah surat suara kurang banyak dibandingkan jumlah pemilih. Di jantung Kota Teheran, pendukung Mousavi yang marah tidak percaya dengan hasil pemilu kali ini. Mereka melempari polisi dengan batu dan polisi balas memukuli demonstran dengan tongkat.

Sebaliknya,pendukung Ahmadinejad tumpah ruah di jalanan untuk merayakan kemenangan jagoan mereka. Mereka membunyikan terompet dan menggerakkan bendera-bendera Iran. “Saya senang kandidat saya menang. Dia membantu rakyat miskin dan dia menangkap para pencuri (koruptor),” ujar pedagang roti bernama Kamra Mohammadi,22. Pemilu kali ini kian memperluas perpecahan di Iran.Warga pedesaan Iran merupakan pendukung utama Ahmadinejad,sedangkan para pemuda di perkotaan besar menjadi pendukung Mousavi.

Garda Revolusi memperingatkan terjadinya “revolusi beludru” oleh para pendukung Mousavi yang pernah menjadi PM Iran saat perang melawan Irak pada 1980-an itu. Kemenangan Ahmadinejad itu disambut pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. “Presiden yang terpilih dan terhormat ialah presiden seluruh rakyat Iran. Karena itu para lawannya harus memberikan dukungan dan membantunya,” sarannya. “Para pendukung kandidat terpilih dan kandidat yang lain harus menghindari aksi provokasi baik dalam perilaku maupun pernyataan,” papar Khamenei.

Israel Turut Kecewa

Israel,musuh bebuyutan Iran, turut kecewa dengan hasil pemilu tersebut. “Hasil pemilu ini lebih dari sebelumnya menunjukkan seberapa kuat ancaman Iran sekarang,” papar Wakil Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon. “Dengan hasil pemilu ini komunitas internasional harus menghentikan nuklir Iran dan teror Teheran,”kata Ayalon. Iran merupakan seteru Barat di bawah kepemimpinan Ahmadinejad.

Dia berulang kali menegaskan akan menghapus Israel dari peta dunia, menganggap Holocaust sebagai mitos dan bertekad terus menjalankan program nuklir yang dicurigai Barat digunakan untuk membuat bom atom. Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama menyatakan tetap melihat adanya “kemungkinan perubahan” dalam hubungan dengan Iran, negara berpenduduk Syiah terbesar di kawasan itu.

“Siapa pun yang menang dalam pemilu di Iran, faktanya, di sana telah terjadi perdebatan positif yang diharapkan dapat membantu kemampuan kita untuk mendekat dengan berbagai cara,” papar Obama. Para ekspatriat Iran di AS,yang umumnya menentang rezim Teheran, mengecam hasil pemilu tersebut. Mereka menganggap hasil pemilu itu “memalukan”. Mantan Presiden AS Jimmy Carter bersikap dingin.“Saya tidak berpikir akan terjadi perubahan nyata karena presiden yang sama di sana.Jadi di sana tidak akan terjadi perubahan apa pun.

Saya pikir pemilu ini menciptakan banyak oposisi atas kebijakannya di Iran dan saya yakin dia (Ahmadinejad) akan mendengarkan oposisi dan mungkin dia akan mengubah beberapa sikapnya,”harap Carter. Sejumlah pengamat menyatakan, jika pun Mousavi menang dalam pemilu, dia tetap diragukan dapat mengubah kebijakan utama terkait masalah luar negeri dan program nuklir Iran. Ini karena keputusan mengenai masalah besar tersebut tergantung pada Khamenei.

Itu berarti pemilu tetap tidak menunjukkan perubahan berarti setelah 30 tahun pemerintahan ulama di negeri yang 60% populasinya lahir setelah Revolusi Islam Iran ini. (AFP/Rtr/syarifudin)

Hak pilih TKI jangan lagi diabaikan

Depnakertrans akan mengintensifkan peranan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) dan berkoordinasi dengan KPU agar hak pilih TKI yang bekerja di luar negeri maupun di penampungan tidak lagi terabaikan. Pasalnya, dari sekitar enam juta TKI yang bekerja di luar negeri, ternyata jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri beberapa waktu lalu hanya sebanyak 1.475.847 orang.

Bahkan, Migrant Care, lembaga swadaya masyarakat peduli TKI, menyatakan hanya sekitar 83.495 orang TKI atau 5,8% dari total 1,5 juta orang yang masuk dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Menakertrans Erman Suparno mengatakan sebagai satu cara untuk mensukseskan pemilihan presiden mendatang adalah dengan mengintensifkan peranan PPTKIS sehingga TKI dapat melaksanakan hak politiknya dengan mendata dan mendaftarkan mereka sebagai pemilih meski saat masih di penampungan.

"Pada saat pemilu legislatif lalu, sebenarnya banyak TKI yang hadir di tempat pemungutan suara, tapi karena terbentur dengan administrasi seperti paspor tidak dibawa sehingga menyulitkan TKI untuk melaksnakan hak politiknya. Tapi ada juga yang menunjukkan paspor, tetap tidak bisa memilih karena tidak masuk dalam DPT," katanya usai pertemuan dengan asosiasi PPTKIS siang ini.

Dia menjelaskan untuk mensukseskan pemilihan presidem mendatang diperlukan koordiansi yang erat dari berbagai pihak untuk mengatur, mengamankan dan melindungi TKI agar dapat memperoleh hak-hak dasar dan hak politiknya. "Salah satu cara lainnya adalah berkoordinasi dengan KPU agar lembaga tersebut mempermudah persyaratan bagi TKI agar masuk dalam DPT di Pilpres mendatang," tukasnya. Koordinasi dengan KPU, tambahnya, harus dilakukan bersama dengan PPTKIS, terutama dalam memastikan TKi yang berada di asrama atau menjelang keberangkatan dapat memberikan hak politiknya.

DPT Revisi Ditetapkan, Jumlah Pemilih Bertambah 197 Ribu

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 pasca keluarnya peraturan pemerintah pengganti undang undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2009. Jumlah pemilih bertambah 197.775. Sehingga, total DPT adalah 171.265.442.

”Jadi DPT bertambah, jika sebelumnya DPT adalah 171.068.667, sekarang adalah 171.265.442,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Kamis (12/3/2009)

Hafiz mengatakan jumlah pemilih dalam negeri adalah 169.789.595. Jumlah ini
bertambah dari DPT yang diumumkan pada 24 November 2008 sebesar 169.558.775.
Saat ini pemilih luar negeri adalah 1.475.847, adapun sebelumnya pemilih luar negeri adalah 1.509.892.

”Jadi banyak yang pulang ke Indonesia jadi pemilihnya juga berkurang,” ujarnya.

Dari perubahan tersebut, data DPT yang berkurang misalnya adalah Provinsi Lampung berkurang 26.375. Kemudian, Jawa Barat berkurang 27.533, Jambi berkurang 4.893, dan Papua berkurang paling besar yakni sebanyak 125.984.

Kemudian, jumlah pemilih yang bertambah misalnya di Sumatera Utara yang bertambah 48.789, Sumatera Barat bertambah 10.765, dan Jawa Timur bertambah paling besar yakni 220.163.

Hafiz mengatakan, dengan perubahan tersebut, DPT yang diumumkan adalah DPT
untuk Pemilu 2009. DPT tersebut juga akan dijadikan Daftar Pemilih Sementara
Pilpres 2009.

“DPT tidak bisa diubah,” kata Hafiz.

Sebelumnya KPU telah menetapkan DPT pada tanggal 24 November 2008. Namun karena DPT ini masih bermasalah, akhirnya KPU berinisiatif memperbaikinya.

Hanya saja KPU terkendala peraturan di UU Pemilu yang mengatakan DPT tidak bisa diubah lagi setelah ditetapkan. Akhirnya KPU mengusulkan Perpu yang menjadi payung hukum untuk memperbaiki DPT.

Perpu itu keluar akhir Februari lalu. Dengan Perpu ini, maka KPU bisa memperbaiki DPT tanpa khawatir terganjal masalah hukum. Perpu itu mengatur bahwa KPU hanya bisa mengubah DPT sebanyak 1 kali. ( mpr / lrn )

Sumber : detik.com