JAKARTA(SINDO) – Pengamat politik Universitas Indonesia Effendi Ghazali menilai media sosialisasi partai politik yang paling efektif adalah iklan politik di media massa.
“Berdasarkan ilmu dan riset, sampai hari ini iklan politik di media massa adalah yang paling efektif. Ini membantu peningkatan popularitas partai di mata masyarakat,”kata Effendi, menanggapi reaksi sejumlah kalangan yang menyorot klaim parpol dalam iklan politik di sejumlah media massa. Jika sebagian kalangan mengkritisi klaim keberhasilan parpol tertentu dalam materi iklannya, Effendi justru mendukung upaya tersebut.
Dia menilai klaim keberhasilan yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah seperti Partai Demokrat adalah hal yang harus dilakukan dalam komunikasi politik. Selain partai pemerintah, partai oposisi juga seharusnya menyiapkan jawaban atau perbandingan terhadap isi iklan partai pemerintah. Bahkan, kelompok masyarakat pun boleh memasang iklan untuk meng-counter iklan yang ditampilkan partai yang sedang berseteru. “Apakah isi iklan (oleh partai pemerintah) itu melanggar sejumlah fakta, hal itu akan terlihat saat terjadi pembandingan atau contrasting oleh partai oposisi,” paparnya.
Namun,hingga kini belum ada partai yang membuat jawaban atas iklan politik Partai Demokrat berupa klaim atas penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, pengamat politik The Akbar Tandjung InstituteAlfanAlfian menilai iklan politik yang mulai marak di media elektronik memasuki awal 2009 ini masih memunculkan upaya saling menjatuhkan dalam memotret keadaan masyarakat Indonesia. Selain itu, terlihat juga upaya dari parpol pendukung pemerintah yang mengklaim keberhasilan secara sepihak.
“Iklan politik yang tayang sekarang masih manipulatif dan kurang objektif dalam memotret keadaan. Parpol juga masih membesar-besarkan persoalan,” ujar kepada SINDO di Jakarta kemarin. Menurutnya, tim kreatif parpol seharusnya membuat konsep iklan politik yang netral, membangun optimisme bangsa ke depan, menjawab tantangan di tengah kondisi bangsa saat ini, dan tidak hanya mengkritik sebuah kebijakan. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinilai sebagai partai yang cukup netral dalam mengangkat tema kampanye politik di televisi.
“Di antara iklan politik yang ada, Partai Gerindra cukup netral. Pernyataan yang dibuat netral, tidak bernada menyalahkan pemerintah dan lepas dari klaim soal keberhasilan. Seharusnya seperti itu,” tandas dosen FISIP Universitas Nasional (Unas) ini. Dia menyebutkan, partai yang isi iklan politiknya merupakan sebuah klaim keberhasilan ditunjukkan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Demokrat dinilai mengklaim keberhasilan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), sedangkan partai pimpinan Jusuf Kalla dinilai mengklaim prestasi kasus kemanusiaan di daerah tertentu.“Seharusnya partai berkonsentrasi pada tema yang mencerahkan dan menggambarkan potret yang terang dalam kampanyenya,” tandas Alfian.
Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Partai Demokrat paling layak membanggakan atau mengklaim keberhasilan pemerintah untuk kampanye. Sebab, selama ini di antara partai pendukung pemerintah, hanya Demokrat yang paling konsisten. “Kalau kita mau introspeksi, partai yang paling mendukung pemerintah itu siapa yang konsisten,” katanya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai protes atas iklan penurunan harga BBM merupakan klaim sepihak partainya adalah sebuah pernyataan yang tidak cermat.Anas menegaskan, iklan tersebut bukan sebuah klaim, melainkan bentuk dukungan Partai Demokrat atas kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM. “Lihat dulu iklannya. Itu bukan klaim kami, me-lainkan dukungan terhadap kebijakan itu,” papar Anas kepada SINDO tadi malam.
Anas sependapat dengan pernyataan bahwa iklan politik harus mengedepankan fakta. Dia menambahkan, isi iklan harus menjadi kepentingan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,menggambarkan posisi partai, dan isi kepala partai. “Bukan sekadar untuk memenangkan pemilu saja,”tandas mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini. Sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono mengaku kampanye melalui media massa merupakan bentuk tawaran kepada masyarakat.
Jika memilih kembali partainya,Partai Golkar akan mewujudkan seperti yang disampaikan dalam iklannya. Untuk itu, Sumarsono sependapat bahwa iklan politik tidak boleh hanya berupa klaim dan kritik tanpa menawarkan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi. (rd kandi/dian widiyanarko)
“Berdasarkan ilmu dan riset, sampai hari ini iklan politik di media massa adalah yang paling efektif. Ini membantu peningkatan popularitas partai di mata masyarakat,”kata Effendi, menanggapi reaksi sejumlah kalangan yang menyorot klaim parpol dalam iklan politik di sejumlah media massa. Jika sebagian kalangan mengkritisi klaim keberhasilan parpol tertentu dalam materi iklannya, Effendi justru mendukung upaya tersebut.
Dia menilai klaim keberhasilan yang dilakukan oleh partai pendukung pemerintah seperti Partai Demokrat adalah hal yang harus dilakukan dalam komunikasi politik. Selain partai pemerintah, partai oposisi juga seharusnya menyiapkan jawaban atau perbandingan terhadap isi iklan partai pemerintah. Bahkan, kelompok masyarakat pun boleh memasang iklan untuk meng-counter iklan yang ditampilkan partai yang sedang berseteru. “Apakah isi iklan (oleh partai pemerintah) itu melanggar sejumlah fakta, hal itu akan terlihat saat terjadi pembandingan atau contrasting oleh partai oposisi,” paparnya.
Namun,hingga kini belum ada partai yang membuat jawaban atas iklan politik Partai Demokrat berupa klaim atas penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Sementara itu, pengamat politik The Akbar Tandjung InstituteAlfanAlfian menilai iklan politik yang mulai marak di media elektronik memasuki awal 2009 ini masih memunculkan upaya saling menjatuhkan dalam memotret keadaan masyarakat Indonesia. Selain itu, terlihat juga upaya dari parpol pendukung pemerintah yang mengklaim keberhasilan secara sepihak.
“Iklan politik yang tayang sekarang masih manipulatif dan kurang objektif dalam memotret keadaan. Parpol juga masih membesar-besarkan persoalan,” ujar kepada SINDO di Jakarta kemarin. Menurutnya, tim kreatif parpol seharusnya membuat konsep iklan politik yang netral, membangun optimisme bangsa ke depan, menjawab tantangan di tengah kondisi bangsa saat ini, dan tidak hanya mengkritik sebuah kebijakan. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dinilai sebagai partai yang cukup netral dalam mengangkat tema kampanye politik di televisi.
“Di antara iklan politik yang ada, Partai Gerindra cukup netral. Pernyataan yang dibuat netral, tidak bernada menyalahkan pemerintah dan lepas dari klaim soal keberhasilan. Seharusnya seperti itu,” tandas dosen FISIP Universitas Nasional (Unas) ini. Dia menyebutkan, partai yang isi iklan politiknya merupakan sebuah klaim keberhasilan ditunjukkan oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar.
Demokrat dinilai mengklaim keberhasilan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), sedangkan partai pimpinan Jusuf Kalla dinilai mengklaim prestasi kasus kemanusiaan di daerah tertentu.“Seharusnya partai berkonsentrasi pada tema yang mencerahkan dan menggambarkan potret yang terang dalam kampanyenya,” tandas Alfian.
Menanggapi hal itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Partai Demokrat paling layak membanggakan atau mengklaim keberhasilan pemerintah untuk kampanye. Sebab, selama ini di antara partai pendukung pemerintah, hanya Demokrat yang paling konsisten. “Kalau kita mau introspeksi, partai yang paling mendukung pemerintah itu siapa yang konsisten,” katanya.
Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai protes atas iklan penurunan harga BBM merupakan klaim sepihak partainya adalah sebuah pernyataan yang tidak cermat.Anas menegaskan, iklan tersebut bukan sebuah klaim, melainkan bentuk dukungan Partai Demokrat atas kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM. “Lihat dulu iklannya. Itu bukan klaim kami, me-lainkan dukungan terhadap kebijakan itu,” papar Anas kepada SINDO tadi malam.
Anas sependapat dengan pernyataan bahwa iklan politik harus mengedepankan fakta. Dia menambahkan, isi iklan harus menjadi kepentingan untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,menggambarkan posisi partai, dan isi kepala partai. “Bukan sekadar untuk memenangkan pemilu saja,”tandas mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini. Sementara Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Sumarsono mengaku kampanye melalui media massa merupakan bentuk tawaran kepada masyarakat.
Jika memilih kembali partainya,Partai Golkar akan mewujudkan seperti yang disampaikan dalam iklannya. Untuk itu, Sumarsono sependapat bahwa iklan politik tidak boleh hanya berupa klaim dan kritik tanpa menawarkan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi. (rd kandi/dian widiyanarko)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar